Para juru dakwah agama (dai dan daiyah) harus mampu menjelaskan kepada masyarakat mengenai arti atau makna pluralisme yang sebenarnya. para dai harus mampu menerangkan bahwa Islam mengakui dan menghargai adanya pluralitas (kemajemuk) dari sisi sosiologis. Yakni kemajemukan dan perbedaan sosial, baik mengenai asal-usul, tingkat ekonomi dan perbedaan kebudayaan.
Demikian dinyatakan Ketua Pengurus Pusat Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (PP LDNU) KH A.N. Nurul Huda dihadapan para peserta Halaqoh Dakwah LDNU VI di Jakarta, Sabtu (23/1). Menurut Kiai Nuril, para dai berkewajiban menjelaskan kepada masyarakat agar tidak terjadi salah pengertian mengenai pluralisme.
"Bahwa pluralisme bukan berarti kita menghargai orang-orang yang pemikirannya melecehkan agama. Jangan sampai terjadi salah paham, orang melecehkan agama dengan alasan pluralisme. Bagaimana pun kita tidak bisa mentolelir pelecehan dan penodaan agama," tutur Kiai Nuril.
Lebih lanjut Kiai Nuril menjelaskan, makna pluralisme sering disalahartikan sebagai pengakuan terhadap segala pemelencengan norma dan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Bahkan tidak jarang pluralisme digunakan sebagai kedok untuk melanggar ketentuan-ketentuan disepakati negara.
"Misalnya, akhir-akhir ini, ada orang-orang yang dengan dalih pluralisme kemudian berbuat semaunya, atau tidak mau melaksanakan ketentuan-ketentuan dan ekwajiban-kewajiban agama. Ini kan namanya pemahaman yang salah tentang pluralisme," tandas Kiai Nuril.
Karenanya, Kiai uril berharap, para dai dapat memberikan pemahaman yang benar kepada amsyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan keutuhan dan keragaman budaya bangsa, tanpa melanggar norma-norma susila dan agama. (NUOL)
| < Sebelumnya | Selanjutnya > |
|---|
Begitu banyak permasalahan yang ada di negeri yang mayoritas muslim ini. Namun, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin, merangkum permasalahan bangsa Indonesia hanya dalam satu kalimat.
Geliat arus mudik semakin nampak di Pelabuhan Merak, Banten. Pada H-6, jumlah penyeberang yang memanfaatkan jasa penyeberangan di pelabuhan itu mencapai 5 kali lipat dibanding kondisi normal.
Banyak yang mempertanyakan apakah memang sistem politik gegap gempita seperti beberapa tahun terakhir yang hendak dibangun Indonesia. Wacana yang sudah muncul cukup lama itu perlu mendapatkan jawaban konkrit.
Mantan Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi mengimbau kepada para pemimpin bangsa untuk tidak hanya melakukan pencitraan diri, keluarga maupun kelompok. Para pemimpin bangsa juga diminta untuk berani berkorban melakukan pencitraan pada negara.
